SEJARAH

PEMBENTUKAN KODIM 0701/BANYUMAS

Banyumas daerah berhawa sedang terletak di sebelah selatan lereng gunung slamet, berada pada dataran yang selalu ijo royo-royo pertanda kesuburan, dengan sifat masyarakat yang cablaka dan tidak neka-neka serta memiliki logat bahasa yang spesifik, ternyata menyimpan potensi perjuangan yang membanggakan. Gunung Slamet sebagai salah satu lambang yang melekatpada kehidupan masyarakat Banyumas adalah gunung terbesar di pulau jawa yang senantiasa tampak kokoh, agung dan berwibawa seolah-olah menggambarkan watak serta jiwa masyarakat Banyumas yang sederhana, apa adanya, suka bersahabat, gemar bermusyawarah, kokoh dalam pendirian dan teguh dalam prinsip, karena itu Banyumas dikenal sebagai daerah tenang, aman dan tidak pernah bergejolak.
Banyumas didirikan oleh R.Djoko Kaiman pada tahun 1582 ternyata menyimpan cerita-cerita menarik, heroik dan patriotik. Dari daerah ini lahir satria, prajurit, putra-putra terbaik bangsa yang ikut mengukir sejarah keemasan melalui darma bakti serta jasa-jasanya yang tak ternilai kepada bangsa & negara.
Bara keprajuritan yang telah tertanam di dalam jiwa dan sanubari bangsa Indonesia umumnya dan masyarakat Banyumas pada khususnya ternyata tidak pernah padam. Ia akan membakar semangat juang lagi manakala datang bahaya besar yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara.
Seperti waktu petisi, Mr. Gatot Mangkoepradja meminta pemerintah bala tentara Jepang untuk melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam bidang kemiliteran untuk membela negara Indonesia merdeka kelak dikemudian hari, pemerintah bala tentara Jepang menerima baik petisi itu. Pemerintah bala tentara Jepang beranggapan bahwa propagandanya untuk melibatkan penuh rakyat Indonesia ke dalam mesin perangnya berhasil dengan baik. Maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah, Osamu Seirei No. 44/tahun 1943 yang mengatur pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA), yang direncanakan para perwira-perwiranya adalah orang Indonesia. Tentara Pembela Tanah Air itu juga akan membela daerah masing-masing, karena anggota-anggotanya diambil dari daerah yang bersangkutan.
Dengan dibentuknya tentara PETA, maka terjadilah kesibukan-kesibukan di seluruh pulau Jawa dan Bali untuk menerima pendaftaran dan seleksi mental maupun kesehatannya, demikian juga untuk daerah Banyumas. Pemerintah bala tentara Jepang mengutamakan pemilihan calon-calon perwira PETA dari kalangan guru-guru, baik guru umum maupun guru-guru agama atau alim ulama. Rupa-rupanya Jepang mengambil faktor psycology dalam kehidupan orang Jawa maupun umat Islam, yang amat menaruh hormat kepada guru-gurunya, sedangkan bagi para santri-santri kyai atau ulama adalah panutan yang ditaati.
Soetirto Dipodiwirjo, seorang wakil kepala kantor pengajaran dan pendidikan Karesidenan Banyumas ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pemilihan calon-calon perwira PETA untuk daerah Banyumas, yang bertugas menyeleksi calon-calon serta anggota pasukan PETA.
Sesuai dengan jadwal maka Soetirto pun berangkat ke Bogor untuk mengikuti calon pemimpin PETA bersama-sama dengan calon-calon dari daerah lain. Adapun mereka yang masuk dalam daftar pilihan Soetirto untuk angkatan I ialah :
1. Soetirto
2. R.M Soesalit (putra RA. Kartini)
3. Toeloes Soebroto
4. Abimanjoe
5. Brotosewodjo
6. Mochamad Bachroen
7. Moegihardjo
8. Poedjisoemarto
9. Soeratno
10. Soerono
Setelah selesai mengikuti latihan Daidancho di Bogor, Soetirto kembali ke Purwokerto untuk menjadi Daidancho di Daidan Cilacap. Di wilayah Karesidenan Banyumas terbentuk empat Daidan (batalyon) yaitu:
1. Daidan I di Cilacap yaitu Daidancho Soetirto Dipodiwirjo.
2. Daidan II di Kroya yaitu Daidanco Soedirman.
3. Daidan III di Banyumas yaitu Daidanco Isdiman alumnus pendidikan Chudancho
4. Daidan IV di Sumpiuh yaitu Daidanco Soesalit.
Dari pembentukan pasukan PETA untuk daerah Banyumas, tidak sedikit tamtama pasukan PETA itu adalah pemuda-pemuda sehat desa yang dapat diselamatkan dari proyek rekruiting Romusha yang akan dikirim ke luar daerah Banyumas.
Seperti pada masa penjajahan Belanda pada masa pendudukan Jepang pun daerah Banyumas dan juga Kedu merupakan tempat peristirahatan dan latihan tentara. Di kota Purwokerto Jepang menempatkan satu batalyon, yakni Yuda Butai di bawah pimpinan Mayor Mitsuomi Yuda. Markas batalyon menempati gedung SMU Negeri 2 sekarang di Jalan Jenderal Gatot Subroto, sedangkan kompi-kompinya disebar di Pekalongan, Banyumas, Cilacap dan beberapa tempat lain di Jawa Tengah bagian barat. Batalyon ini merupakan bagian dari Komando Kesatuan Pertahanan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Junji Nakamura yang bermarkas di Magelang.
Meskipun Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, namun penandatanganan penyerahan secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 2 September 1945 di Tokyo. Menyerahnya Jepang kepada Sekutu mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah yang semula diduduki oleh Balatentara Jepang. Meskipun secara fisik mereka masih berada di daerah jajahannya, akan tetapi secara politis mereka tidak berkuasa lagi, karena telah menyerah kepada sekutu. Situasi yang demikian dimanfaatkan oleh pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya dan mendirikan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam waktu tiga hari berita Proklamasi telah sampai di wilayah Banyumas.
Pada tanggal 18 Agustus merupakan saat kritis bagi Jepang dalam rangka mengambil keputusan untuk membubarkan PETA, dengan alasan organisasi ini akan melakukan pemberontakan. Sebagai akibat tindakan Jepang di atas maka PETA di wilayah Banyumas dibubarkan kecuali Daidan yang bermarkas di Kroya, dengan satu alasan bahwa Dai San Daidan hanya patuh dan taat kepada pimpinannya sendiri yaitu Daidanco Soedirman. Pada saat terjadi pembubaran, Daidanco Soedirman tidak ada di tempat, beliau bersama dengan rekan PETA lainnya sedang ditahan di Bogor, yaitu beberapa saat sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu beberapa saat sebelum proklamasi kemerdekaan. Senjata berat dan alat perang lainnya dari bekas PETA yang telah berhasil dibubarkan ditimbun dan disimpan dalam gudang senjata di Markas Kido Hutai Purwokerto dan dijaga ketat oleh polisis Indonesia. Adanya pembubaran organisasi di atas memicu dengan cepat timbulnya suatu organisasi semi militer yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan melaksanakan tugas pertahanan.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, berdasarkan maklumat pemerintah dibentuklah BKR pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada mulanya BKR adalah bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dengan tugas hanya menjaga kemanan rakyat. Anggota-anggota BKR pada umumnya terdiri atas bekas PETA, heiho, seinendan, KNIL yang republiken dan pemuda militan lainnya. Di wilayah Banyumas BKR dibentuk mulai dari tingkat Karesidenan sampai Kabupaten yang sebelumnya sudah dibentuk KNI terlebih dahulu di wilayah itu, adapun sebagai Ketua KNI dipilih Ishak Tjokro Hadisuryo, SH. Di daerah Banyumas pembentukan BKR diprakarsai oleh Soedirman, bekas Daidanco Kroya atas dasar surat dari BPKKP/BKR Pusat yang dibawa oleh R. Soetopo melalui K.H Aboe Dardiri.
Adapun susunan personel organisasi BKR untuk wilayah Purwokerto/Karesidenan Banyumas adalah sebagai berikut :
1. Karesidenan Banyumas :
a. Soedirman
b. Gatot Soebroto
c. Soetirto
2. Kabupaten Banyumas : Imam H
3. Kabupaten Cilacap : Soenardi
4. Kabupaten Purbalingga : Brotosiswoyo
5. Kabupaten Banjarnegara :
a. Mochamad Bachrun
b. Soeprapto
Pada kenyataannya bahwa tindakan BKR tidak sekedar menjaga keamanan seperti tercantum dalam maklumat pemerintah, akan tetapi bergerak lebih jauh dan bahkan BKR memegang peranan penting sebagai penggerak roda perjuangan dalam menegakkan serta mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bidang sipil maupun dalam bidang militer.
Pada tanggal 1 sampai dengan 3 September 1945 dilangsungkan pertemuan antara bekas opsir PETA seluruh daidan se-Karesidenan Banyumas. Pertemuan diadakan di gedung Yosodarmo di Jalan Yosodarmo, Purwokerto dan dipimpin langsung oleh Soedirman. Hadir dalam rapat tersebut 60 (enam puluh) orang bekas opsir PETA, para tokoh partai dan wakil organisasi pemuda serta pejabat tinggi setempat, salah satu diantaranya adalah wakil Residen Banyumas Iskak Tjokrohadisuryo. Pertemuan berhasil membentuk BKR Banyumas yang berpusat di Purwokerto. Soedirman diangkat sebagai pimpinan umum, sedangkan Soetirto, bekas daidanco Cilacap sebagai wakilnya. Bekas Chuudancho Soerono (pernah menjadi Menkopolkan dan Ketua Umum DPP Angkatan 45) sebagai Komandan Pasukan Mobil, dan bekas Shoodancho Soepardjo Roestam (pernah menjadi Menkokesra) sebagai wakil Komandan Pasukan Mobil. Untuk membentuk dan memimpin BKR di tiap-tiap kabupaten dan kawedanan ditunjuk bekas perwira-perwira PETA yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Brotosiswojo, bekas Chuudancho Banyumas, ditunjuk sebagai pimpinan BKR Kabupaten Purbalingga; Imam Adrongi, bekas Chuudancho Sumpiuh, sebagai pimpinan BKR Kabupaten Banyumas, pimpinan BKR Kabupaten Cilacap Moch. Bahroen. BKR Banyumas bermarkas di gedung Landraad sebelah timur alun-alun Purwokerto. Hasil keputusan rapat BKR adalah sebagai berikut :
1. Orang Jepang yang berada di luar Purwokerto di data dan diinvebtarisir dan dikumpulkan menjadi satu.
2. Mengumpulkan semua senjata baik yang berasal dari para pejuang PETA maupun yang masih milik tentara Jepang.
3. Mengirim delegasi untuk mengadakan perundingan dengan pucuk pimpinan tentara Jepang Tasake.
Pada tanggal 9 September 1945 dikirim delegasi kepada pucuk pimpinan Tasake dan Residen / Sucokan Iwagise untuk mengadakan perundingan. Delegasi dipimpin oleh Soedirman dan didampingi oleh anggotanya yaitu : Iskak Tjokrohadisuryo, SH, Soetirto dan wakil dari golongan pemuda. Perundingan dilaksanakan di gedung Markas Kido Buti dan dijaga oleh pemuda kita dengan menggunakan senjata bambu runcing dan golok. Di tengah perundingan terlihat 5 (lima) orang tentara Jepang memasuki dan menyelinap ke gudang senjata, namun para pemuda dan rakyat yang sedang menjaga rapat langsung sigap mengadakan penyerbuan dan kelima orang tentara Jepang, yang kemudian langsung dibunuh seketika itu juga di tempat kejadian. Melihat dan menyaksikan sendiri semangat merdeka para pemuda dan rakyat akhirnya Jepang menyerah dengan segala peralatan perangnya yang ada. Adapun keamanan dari pada penyerahan senjata / alat perang tentara Jepang diserahkan kepada polisi, yang waktu itu di pimpin oleh Gatot Soebroto bekas Daidancho Banyumas, di samping itu juga dikumpulkan 400 orang Jepang yang berada di wilayah Pekalongan, Tegal dan Yogyakarta.
Senjata hasil rampasan atau penyerahan dari Jepang di Purwokerto cukup untuk 6 (enam) Batalyon dengan perbandingan 1:2, yang dipertanggungjawabkan kepada Pudji Sumarto dan S. Taram, kebetulan mereka adalah bekas opsir PETA. Selanjutnya senjata dibagikan kepada BKR serta perorangan yang dianggap perlu untuk dipersenjatai, pada kenyataannya senjata yang terkumpul tidak hanya berasal dari wilayah Banyumas saja. Atas kebijaksanaan pimpinan BKR (Soedirman) senjata-senjata tersebut diberikan kepada wilayah asal penarikan senjata seperti : Pekalongan, Tegal dan Yogyakarta.
Walaupun secara resmi BKR mempelopori aparat keamanan setempat namun karena desakan situasi maka BKR juga mempelopori perebutan senjata dari tangan tentara Jepang. Ada beberapa Badan-badan perjuangan lainnya yang melakukan perbuatan yang sama, yaitu sebelum tentara resmi dalam bentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kedua macam organisasi itu sesungguhnya telah mulai melakukan tugas militer bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka usaha menegakkan kedaulatannya.
Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk ternyata dirasakan kurang memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangannya dan kemajuan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, untuk itu perlu adanya pembentukan organisasi tentara untuk mempertahankan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, baik untuk menghadapi musuh dari dalam negeri, terutama guna mempertahankan diri dari ancaman yang datang dari luar negeri. Setelah keluar dekrit tentang pembentukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) pada tanggal 5 Oktober 1945, maka anggota-anggota BKR mentransformasikan diri menjadi anggota TKR. Pemuda-pemuda bekas PETA, heiho, KNIL republiken dan lain-lain yang tadinya belum memasuki BKR, memasuki TKR pula. Sesuai dengan perubahan BKR menjadi TKR, maka BKR Banyumas diubah menjadi Divisi V TKR dipimpin oleh Kolonel Soedirman. Divisi V meliputi wilayah Cirebon, Banyumas, sebagian wilayah Kedu dan sebagian wilayah Pekalongan. Divisi ini bermarkas di Purwokerto. Divisi ini mempunyai 6 resimen yang tersebar di beberapa tempat, antara lain :
1) Resimen 11di Jatiwangi
1). Resimen 12 di Cirebon
2). Resimen 13 di Tegal
3). Resimen 14 di Purworejo
4). Resimen 15 di Cilacap
5). Resimen 16 di Purwokerto
Walaupun pemerintah Jepang dengan aparatnya masih berfungsi, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang didirikan bersamaan dengan BKR pada tanggal 22 Agustus 1945, kemudian baru dibentuk di daerah Banyumas dan bermarkas di gedung bekas gereja di Ringweg (sekarang Jl. Bhayangkara) dengan ketua Mr. Hoed. Seperti daerah-daerah lain yang sejak September 1945 sudah mulai melepaskan diri dari kekuasaan Jepang, maka Soedirman didesak oleh beberapa golongan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Ini disebabkan karena situasi di seluruh daerah Banyumas sudah diambang keadaan gawat, di sana sini terjadi penyerobotan senjata oleh pemuda terhadap kesatuan Jepang, seperti yang terjadi terhadap rumah administratur Jepang di Sukaraja, sedangkan di Sumpiuh pemuda-pemuda mengepung asrama Kompi Jepang.
Untuk melaksanakan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang, Soedirman dan tokoh-tokoh masyarakat daerah Banyumas, sejak awal September 1945 mengadakan pembicaraan-pembicaraan secara intensif, dan setelah memakan waktu hampir satu bulan penuh, barulah pengambilalihan kekuasaan itu tercapai. Kesemuanya dibatasi oleh wibawa dan kebijaksanaan yang dijalankan oleh Soedirman, sehingga tidak terjadi penyerbuan.
Kelahiran Kodim 0701/Banyumas tidak terlepas dari jiwa dan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, karena proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan Bangsa Indnesia.
Demi untuk mempertahankan apa yang telah dicapai (Proklamasi Kemerdekaan), maka para pejuang rakyat yang terdiri dari kelaskaran, bekas Heiko, Peta, Sainendon dan Koiboden yang telah dibubarkan oleh Jepang serta Para Pelajar, Pemuda, Buruh Tenaga-tenaga guru, rakyat, petani dan lain segera bergabung menjadi satu membentuk Organisasi bersenjata yang bernama BKR (Badan Keamanan Rakyat) pada tanggal 22 Agustus 1945 disyahkan tanggal 30 Agustus 1945, yang dipimpin oleh Bapak Soedirman, Bapak Gatot Soebroto dan Bapak Sutirto. Sedangkan untuk eks Karesidenan Pekalongan Badan Keamanan Rakyat ini dipimpin oleh Bapak Rochim Gondosuwito dan Bapak Iskandar Idris.
Pada tanggal, 12 Nopember 1945 dalam Konperensi TKR pertama yang diselenggarakan di Yogyakarta di bawah pimpinan Letjen Oerip Soemohardjo dengan acara pemilihan PBKD Sudirman Komandan Divisi Banyumas terpilih sebagai PB. Hasil pemilihan itu disyahkan oleh Pemerintah pada tanggal, 15 Desember 1945 Kol. Sudirman menjadi PB TKR Tentara Kebangsaan Indonesia lahir dari kandungan pejuangan Rakyat Indonesia yang melawan Tentara rezim penjajahan Jepang, Belanda, Inggris dan tumbuh dari Badan Keamanan Rakyat ( BKR ) dan pasukan Pemuda bersenjata yang bernama Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ).
Kemudian pada tanggal 23 Mei 1946 panitia besar reorganisasi menyetujui pembagian wilayah menjadi 7 Divisi Tentara Rakyat Indonesia yang disyahkan oleh Presiden dan Menteri Pertahanan.
Dalam susunan oganisasi tersebut daerah Banyumas masuk dalam Divisi II TRI yang meliputi daerah Cirebon, Tasikmalaya, Tegal dan Banyumas dengan pimpinan Mayjen Abdul Kadir dengan Letkol Bambang Sugeng sebagai Kepala Stafnya.
Penyempurnaan organisasi semakin ditingkatkan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dan dengan dikeluarkannya penetapan Presiden tanggal 3 Juni 1947 maka secara resmi pada tanggal tersebut telah berdiri Tentara Nasional Indonesia ( TNI ).
Untuk daerah Jawa Tengah berdasarkan Instruksi Panglima Divisi Diponegoro/Teritorium IV Nomor : 37 / B.4/D.III/1950 tanggal 10 Oktober 1950 Jawa Tengah tersusun 3 Sub Teritorium khusus untuk daerah eks karesidenan Banyumas dan Pekalongan menjadi Sub Teritorium I yang meliputi daerah kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Brebes, Tegal, Pemalang yang berlaku surat mulai tanggal 26 September 1950.
Dari perkembangan dan perubahan yang terjadi pada hakekatnya keberadaan Kodim 0701/Banyumas telah terbentuk pada tahun 1960 semenjak disatukannya dua Daerah Eks Karesidenan Pekalongan dan Banyumas di dalam satu sub Teritorium.
Untuk membangun ketentaraan di Indonesia, pada bulan November 1945 atas prakarsa Letnan Jenderal Urip Sumoharjo selaku Staf Umum TKR didalam komperensi TKR di Yogyakarta yang dihadiri Kepala Divisi dan Kepala Resimen se Jawa dan Sumatra untuk memilih pimpinan tertinggi TKR. Karena pimpinan tertinggi TKR yaitu Supriyadi tidak pernah menduduki posnya disebabkan kemungkinan telah dibunuh Jepang. Dalam Konferensi itu Kolonel Sudirman terpilih sebagai calon Panglima besar, sedangkan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo tetap sebagai Kepala Staf Umum TKR setelah selesai konperensi Kolonel Sudirman segera kembali memimpin Divisi V melanjutkan gerakan mengusir sekutu yang telah terdesak di Magelang.
Dalam pembentukan BKR di Purwokerto pak Dirman terpilih sebagai pimpinan umum di Banyumas berhasil mengambil alih kekuasaan Jepang dan sekaligus merebut senjata-senjatanya tanpa adanya perlawanan atau pertumpahan darah yang berarti.
Pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang menyatakan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dengan adanya maklumat tersebut maka pak Dirman bersama rekannya bekas Daidanco Cilacap Sutirto Dipodiwiryo berhasil membentuk 2 Resimen TKR. Sutirto Dipodiwiryo menjabat sebagai Komandan Resimen I dan Sudirman sebagai Komandan Resimen II TKR.
Pada tanggal 26 Juni 1946, Soekarno mengangkat Soedirman sebagai Panglima Besar Angkatan Perang. Promosi ini menempatkan angkatan udara dan angkatan laut di bawah komando taktis Soedirman. Kedudukan Soedirman diperkuat lagi ketika Presiden pada tanggal 5 Mei 1947 mendekritkan peleburan TRI dan organisasi kelasykaran menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Soedirman sebagaiPanglimaBesarnya.
Tugas berat berikutnya yang dihadapi oleh PB Soedirman adalah agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Menghadapi kurang lebih 125.000 pasukan Belanda yang menyerang wilayah Republik tak membuat gentar jiwa PB Soedirman. Ia memerintahkan seluruh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk bertempur khususnya di kantong-kantong gerilya. Meski kalah dalam persenjataan, semangat juang TNI dan laskar-laskar rakyat tidaklah padam, walau dengan menggunakan taktik gerilya dan perang semesta semangat “merdeka atau mati” tertanam erat seluruh lapisan tentara maupun masyarakat.
Demikian pula ketika menghadapi agresi militer Belanda yang kedua, 18 Desember 1948. Meski masih dalam kondisi sedang menderita sakit parah, semangat juang Soedirman merupakan teladan yang sangat terpuji. Sebagai seorang Panglima Besar merangkap Kepala Staf Angkatan Perang, Soedirman merasa memikul tanggung jawab paling besar jika terjadi konflik dengan Belanda. Ia tidak pernah lupa akan janjinya dulu ketika dilantik sebagai Panglima Besar,